Apa yang Terjadi Jika Negara Tanpa DPR? 

ACEHTIMES.CO.ID | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini sering menjadi sorotan publik, baik karena perannya dalam membuat undang-undang maupun dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana kondisi negara jika DPR tidak ada?

Para pakar tata negara menegaskan, ketiadaan DPR dapat menghilangkan salah satu mekanisme kontrol paling penting dalam sistem demokrasi. Akibatnya, kekuasaan menjadi timpang, transparansi hilang, dan aspirasi rakyat tidak lagi memiliki saluran resmi.

Kekuasaan Pemerintah Menjadi Absolut

Tanpa DPR, seluruh keputusan akan berada di tangan eksekutif. Presiden dan jajaran pemerintah bisa menetapkan kebijakan tanpa persetujuan wakil rakyat. Kondisi ini berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter.

Tidak Ada Perwakilan Rakyat

DPR sejatinya menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Aceh, untuk menyuarakan aspirasi. Jika lembaga ini absen, kebutuhan dan kepentingan daerah bisa terabaikan karena tidak ada wakil yang memperjuangkannya di tingkat nasional.

Pembuatan Undang-Undang Tidak Transparan

Undang-undang adalah aturan yang mengikat seluruh rakyat. Tanpa DPR, proses pembentukan hukum bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa partisipasi wakil rakyat. Hal ini berisiko menghasilkan regulasi yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Negara Tidak Terawasi

Salah satu fungsi utama DPR adalah membahas dan menyetujui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tanpa pengawasan legislatif, pemerintah bisa menggunakan anggaran negara tanpa kontrol, sehingga rawan penyalahgunaan.

Pentingnya Menjaga Fungsi DPR

Bagi masyarakat Aceh, keberadaan DPR sangat menentukan agar suara daerah tetap terdengar di tingkat pusat. DPR tidak hanya sekadar lembaga politik, tetapi menjadi penyeimbang kekuasaan agar jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Tanpa DPR, negara akan kehilangan “rem” yang menjaga agar kekuasaan tidak melaju liar. Karena itu, memahami peran DPR sekaligus mendorong lembaga ini agar bekerja maksimal adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat. (Ics)