Dana Otsus Melimpah, Tapi Aceh Miskin Dan Tertinggal, Benarkah?

ACEHTIMES.ID | LHOKSEUMAWE – Program pembangunan yang berjalan diseluruh wilayah Aceh pasca konflik dan tsunami, masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia. 

Sementara provinsi berjuluk Serambi Mekkah ini, mendapat kucuran dana segar dari pemerintah pusat berupa dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai kompensasi dari status daerah istimewa, yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. 

Bahkan untuk tahun 2020 ini, Dana Otsus Aceh mencapai Rp 8 triliun. 

Namun sepertinya, Anggaran untuk Aceh begitu besar tetapi daerahnya masih tertinggal dari banyak segi. 

Demikian menurut Pakar Komunikasi Politik Kota Lhokseumawe, DR Fauzi Abubakar, dan Pengamat Ekonomi dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Julius Darma, serta Anggota DPRK Aceh Utara, Ismed Nur AJ Hasan, ketika menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Pro-1 RRI Lhokseumawe, Kamis (02/01/2020), berjudul “Anggaran Besar, Tapi Aceh Masih Tertinggal”.

DR Fauzi Abubakar yang mengawali perbincangan tersebut, menyampaikan, ketertinggalan Aceh paling kentara di sektor pendidikan. 

“Meski sudah banyak lembaga penyelenggara pendidikan selama ini, tetapi greatnya masih rendah dibanding dengan daerah lain di Indonesia”, ungkapnya.

Pola pembangunan katanya memang sudah dirancang berjenjang mulai dari Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota. 

Bahkan kemudian, di ramu menjadi rencana pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang. Tetapi ironinya, masih sarat kepentingan politis bukan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Julius Darma, sebuah wilayah dapat dikategorikan sudah berkembang dan maju tentu dilihat dari beberapa indikator dan variabel tertentu.

Yang utama sekali adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. “Kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh itu, sekitar 4,6 persen. Berarti kita dibawah rata-rata nasional yang 5,5 persen”, katanya.

Selanjutnya tingkat kemiskinan di Aceh sekitar 15,68 persen. Untuk wilayah Kota Lhokseumawe tingkat kemiskinan 11 persen, dan Aceh Utara 18 persen, lebih mengkhawatirkan. 

Untuk tingkat pengangguran, angkanya 6,36 persen masih diatas rata-rata nasional. Serta Indeks Pembangunan atau Prestasi Manusianya (IPM) masih berkutat pada angka 70,6 persen.

Anggota DPRK Aceh Utara, Ismed AJ Hasan, justru mempersoalkan tentang indikator yang dijadikan pihak lembaga survey sehingga menyimpulkan Aceh Utara khususnya sebagai daerah miskin. 

Dirinya masih kurang yakin jika disimpulkan wilayah Aceh ini miskin.

“Karena kita tahu di Aceh ini, dan di Aceh Utara khususnya, itu kalau mau makan, makanlah satu bambu untuk sekali makan, bisa. Ikan juga enggak susah, sayur juga di pagar-pagar ada sayur. Tapi indikator kemiskinan ini juga bagaimana”, sergahnya. | RRI