POLITIK
Hasil Rakernas, PDIP Usul Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pemilu Proporsional Tertutup
ACEHTIMES.ID – JAKARTA –Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-47 resmi ditutup pada Minggu (12/1) malam. Hasil dari Rakernas melahirkan sembilan rekomendasi partai.
“Rekomendasi ada sembilan poin. Mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI, kebinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, usai penutupan Rakernas.
Poin pertama, kata Hasto, Rakernas I PDIP mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin di dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hasto menegaskan, pihaknya tidak menerima berbagai tindakan pihak mana pun, termasuk kepentingan asing.
Poin kedua, lanjut Hasto, PDIP akan menyusun langkah politik strategis guna menggagas haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong riset dan inovasi.
Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang untuk jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia Indonesia dengan semangat berdikari.
Poin ketiga, terang Hasto, Rakernas menjadikan seluruh keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia berdikari melalui riset dan inovasi.
“Tadi kita lihat begitu banyak anak-anak muda, SMA, SMK, yang datang dan melihat sebuah keajaiban nusantara kita. Sebuah keajaiban yang menggambarkan sekiranya kita berani menempuh jalan berdikari melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui riset dan inovasi ini, akan menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat untuk kita maju, menjadi negara maju sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi,” jelas Hasto.
Selanjutnya, poin keempat, tambah Hasto, PDIP mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengeksplorasi flora, fauna, manusia, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Poin kelima, politikus asal Yogyakarta ini menerangkan, PDIP akan memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang. Yaitu lima persen untuk DPR, empat persen DPRD Provinsi dan tiga persen DRPD Kabupaten/Kota.
Selain itu, PDIP juga menginginkan perubahan district magnitude (tiga sampai sepuluh kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan tiga sampai delapan kursi untuk DPR) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague modifikasi dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.
Poin keenam, tambah Hasto, PDIP menginginkan Pilkada 2020 menjadi momentum memperkuat mekanisme kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin.
Poin ketujuh, tutur Hasto, PDIP menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020. Dengan kemenangan itu, PDIP mengharapkan terjuwudnya pemerintahan daerah yang pro-wong cilik, APBD untuk rakyat sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024.
Poin kedelapan, PDIP berkomitmen untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Melindungi, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan dalam keseimbangan alam raya.
Terakhir, kata Hasto, PDIP juga mendorong sejumlah isu dan lembaga untuk maju. Yang prioritas adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan tersebut harus didukung dengan anggaran yang memadai, riset agar mampu memitigasi bencana dan menarik investasi di lembaga tersebut.
Selain BPNP, PDIP juga mendorong kemajuan terhadap lembaga seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Narkotika (BNN) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Kemudian, PDIP juga mendorong kebijakan nasional bidang kesehatan dengan mengembangkan sistem layanan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS melalui dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, PDIP akan mendorong kemudahan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).
“Komitmen-komitmen itu yang didorong oleh PDIP sehingga kami ingin membawa wajah politik yang menyentuh kehidupan rakyat tetapi juga visioner dalam memajukan Indonesia Raya kita,” kata Hasto. | TS