Masa Depan Hukum Tata Negara Indonesia di Era Digital

ACEHTIMES.CO.ID | BANDA ACEH – Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan sistem hukum. Hukum tata negara Indonesia, yang selama ini menjadi kerangka dasar dalam penyelenggaraan negara, juga dituntut untuk beradaptasi dengan era digital.

Mahasiswa Hukum Tata Negara, Universitas UIN Ar-Raniry, Kemal Abdul Nashier, menilai bahwa tantangan terbesar hukum tata negara di era digital adalah bagaimana konstitusi dan lembaga negara mampu menjawab dinamika baru yang ditimbulkan oleh teknologi.

“Era digital mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi. Misalnya, keterlibatan publik dalam proses legislasi kini bisa terjadi secara daring, melalui petisi online atau media sosial. Ini menuntut hukum tata negara agar lebih responsif,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

Kemal juga menyoroti peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang harus siap menghadapi persoalan hukum baru.

“Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, siber, hingga kampanye digital dalam pemilu adalah bagian dari hukum tata negara modern. Regulasi dan pengawasan perlu diperkuat agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi,” tambahnya.

Selain tantangan, Kemal melihat peluang besar dari digitalisasi hukum tata negara. Proses legislasi yang lebih transparan, keterbukaan informasi publik, hingga partisipasi rakyat yang lebih luas bisa memperkuat demokrasi konstitusional.

“Masa depan hukum tata negara Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat prinsip negara hukum, bukan sebaliknya,” tutupnya.

Dengan perkembangan pesat era digital, hukum tata negara Indonesia dituntut tidak hanya menjaga stabilitas sistem politik, tetapi juga mampu memberikan landasan hukum yang adaptif dan visioner untuk generasi mendatang. (Ics)