Mengapa Sistem Check and Balance Penting dalam Pemerintahan?

ACEHTIMES.CO.ID | BANDA ACEH –  Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh hanya terpusat pada satu lembaga. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, diterapkan sistem check and balance atau mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara.

Sistem ini memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran yang seimbang. Pemerintah (eksekutif) menjalankan kebijakan, parlemen (legislatif) membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan, sementara lembaga peradilan (yudikatif) berfungsi menegakkan hukum.

“Check and balance adalah jaminan agar kekuasaan tidak bersifat absolut. Jika tidak ada mekanisme ini, maka potensi penyalahgunaan wewenang akan sangat besar,” jelas Muhammad Alfhat yang merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu (30/8/2025).

Ia menambahkan, keberadaan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga yudikatif lainnya menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan.

“Misalnya, DPR berhak mengawasi penggunaan anggaran negara, sementara keputusan presiden bisa diuji di Mahkamah Konstitusi bila dianggap bertentangan dengan UUD,” ujarnya.

Prinsip check and balance juga berfungsi menjaga stabilitas negara. Dengan adanya mekanisme ini, rakyat memiliki ruang kontrol melalui wakil-wakilnya di parlemen serta lembaga peradilan yang independen.

Alfhat menilai menilai, pemahaman masyarakat tentang sistem ini penting agar publik bisa ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. “Kesadaran rakyat adalah kunci, sebab demokrasi berjalan sehat bila pengawasan dilakukan dari bawah hingga atas,” tambahnya.

Melalui check and balance, demokrasi diharapkan berjalan lebih transparan, akuntabel, serta jauh dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Ics)