Mualem Minta Dewan PA, Untuk Awasi Dengan Cermat Pelaksanaan Pembangunan Aceh Tahun 2020

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) menilai, pelaksanaan pembangunan Aceh selama 2019, masih belum berjalan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh. Asumsinya, banyak anggaran (APBA) murni dan APBA-P 2019 yang terserap pada kegiatan, bukan program pembangunan. Bahkan, ada indikasi di luar skala perioritas yang ada.

Akibatnya, sejumlah program Pemerintah Aceh bersifat wajib, nyaris terabaikan dan tergerus oleh urusan bersifat pilihan (non wajib).

Hasilnya, memunculkan berbagai penilaian dan beragam persepsi dari elemen rakyat Aceh bahwa APBA dan APBA-P 2019, cenderung dihabiskan dengan cara kejar tayang, tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh skala perioritas yang ada.

“Kalau patokan realisasi anggaran sudah mencapai 90 persen lebih memang masuk akal. Tapi kalau mau jujur, apakah realisasi anggaran tadi untuk program pro rakyat (publik) atau lebih dominan pada kegiatan aparatur. Ini yang harus diketahui rakyat Aceh,” tegas Ketua Umum DPA Partai Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, Rabu, 1 Januari 2020 di Banda Aceh.

Pendapat itu disampaikan Mualem, didampinggi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPA Partai Aceh (PA), melalui Juru Bicara DPA Partai Aceh, H. Muhammad Saleh, terkait Refleksi Akhir Tahun 2019 dari partai politik lokal ini.

“Realisasi APBA Rp 17 triliriun lebih, yang diharapkan mampu menjadi stimulus dan lokomotif bagi perekonomian Aceh dengan tujuan memperkecil angka kemiskinan dan pengangguran, justeru tidak bergerak lurus dengan sumber dana yang ada. Karena itu, kita kembali dihadapkan pada persoalan laten yaitu; Silpa,” kritik Mualem.

Itu sebabnya kata Shaleh, atas nama Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) meminta kepada Pemerintah Aceh untuk lebih fokus menjalankan program pembangunan pada 2020.

“Kepada anggota DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, Mualem meminta untuk terus meningkatkan kinerja, sesuai dengan tugas dan  fungsi yang dimiliki serta melekat sebagai wakil rakyat pada tahun anggaran 2020,” jelasnya. 

Terutama, mengawasi pelaksanaan pembanguan dan realisasi anggaran dengan cermat dan mendalam tahun 2020. Termasuk melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2019.

Tugas ini menjadi penting dan sangat disadari betul oleh pimpinan dan seluruh kader Partai Aceh,  sebagai tanggungjawab moral dan penerima mandat politik dari rakyat Aceh, hasil Pilkada 2017 dan Pileg 2019 lalu.

“Karena itu, jika dalam periode 2019 lalu masih dirasakan belum maksimal. Atas nama pimpinan Partai Aceh, Mualem memohon maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Berikutnya, Partai Aceh tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyatnya di DPRK dan DPR Aceh. Terutama melakukan pengawasan, legislasi serta kebijakan anggaran (bugjeting), sehingga pembangunan di Aceh tidak semakin disorientasi atau “kehilangan arah”, ucap Mualem.

Karena itu katanya, pada 2020, Mualem meminta dan memerintahkan kepada seluruh anggota DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, termasuk mengajak anggota DPR Aceh dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), untuk lebih kritis dan jeli, mengawasi seluruh proses pembangunan yang ada.

“Insya Allah, untuk tahun 2020, saya perintahkan kepada seluruh wakil rakyat di DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, lebih meningkatkan kinerja dan keseriusannya pada berbagai program pembangunan Aceh dan kabupaten serta kota,” kata Mualem.

Terkait dinamika yang terjadi pada Sidang Paripurna Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR Aceh, Selasa (31 Desember 2019) malam. Menurut Mualem, itu merupakan hal biasa terjadi.

“Sebagai lembaga politik, tertentu tak bisa lepas dari berbagai dinamika. Begitupun, semua pihak harus mengutamanakan kepentingan rakyat dan saya minta perbedaan tadi dapat segera diakhiri,” kata Mualem.

Begitupun, Mualem juga mengajak berbagai elemen rakyat Aceh untuk dapat memahami mekanisme yang terjadi di DPR Aceh sebagai sebuah dinamika dalam berdemokrasi. 

“Kami dapat memahami dan merasakan suasana batin rakyat Aceh saat ini. Namun,  kita juga harus memahami dan menghargai mekanisme yang terjadi di DPR Aceh,” imbau Mualem.

Karena itu, Mualem meminta kepada seluruh anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh dan anggota Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), untuk tetap konsisten dan berada di jalan yang sesuai aturan berlaku.

“Dari laporan yang kami terima, peristiwa itu terjadi karena ada kebijakan yang tidak sesuai dengan tatib dan telah disepakati bersama. Selain itu, muncul pernyataan dari salah seorang anggota DPR Aceh, yang memancing perhatian serta emosi dari anggota dewan lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan sidang paripurna di tunda atau skor,” ujarnya.

Itu sebabnya, Mualem menegaskan kepada anggota dewan dari Fraksi PA dan anggota KAB untuk tetap konsisten dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai regulasi, terkait AKD, sesuai tata tertib (tatib) yang sudah diputuskan bersama pada sidang paripurna sebelumnya. 

“Tatib itu aturan main di legislatif, apa jadinya jadi aturan main ini di langgar atau ditabrak. Karena itu, saya perintahkan kepada Fraksi PA dan anggota KAB, untuk tetap berada pada aturan atau on the track, sesuai tatib yang ada dan sudah disepakati bersama,” tegas Mualem. | RIL – AT