PRIDE Aceh Sesalkan Ucapan Ketua DPRA, Ingatkan Pentingnya Menjaga Hubungan Baik dengan Pusat

ACEHTIMES.CO.ID | BANDA ACEH – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, saat berhadapan dengan massa aksi di Banda Aceh pada 1 September 2025 menimbulkan kegaduhan politik. Dalam momentum yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi rakyat, Zulfadli justru menantang demonstran agar menambahkan satu poin baru: “Aceh pisah dari pusat.”

Ucapan tersebut sontak memicu riak keras, baik di Aceh maupun secara nasional. Pasalnya, pernyataan itu dinilai menghidupkan kembali narasi yang rawan menimbulkan salah tafsir dan bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap komitmen perdamaian yang sudah terbangun selama dua dekade terakhir.

Ketua Umum Perkumpulan Rakyat Inisiatif Daerah untuk Empowerment (PRIDE) Aceh, Mulyadi, menyesalkan keras pernyataan tersebut. Menurutnya, seorang pejabat publik semestinya menjaga keteduhan suasana, bukan melemparkan ucapan yang berpotensi merusak fokus pembangunan.

“Kami sangat menyayangkan statemen seperti itu keluar dari seorang pejabat setingkat Ketua DPRA. Ucapan semacam ini dikhawatirkan bisa menimbulkan suasana kurang baik antara Aceh dan pemerintah pusat, bahkan juga di tengah masyarakat sendiri. Padahal yang kita butuhkan adalah kebersamaan dalam membangun Aceh,” tegas Mulyadi.

Ia menambahkan, rakyat Aceh saat ini lebih menginginkan kepastian pembangunan—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi—ketimbang wacana-wacana yang justru berpotensi menguras energi politik. “Aceh masih membutuhkan perhatian besar untuk kesejahteraan masyarakat. Maka, energi kita seharusnya diarahkan ke arah sana, bukan pada retorika yang bisa memperkeruh keadaan,” lanjutnya.

PRIDE Aceh juga mengingatkan bahwa keberadaan dana otonomi khusus (Otsus) yang setiap tahun dikucurkan pemerintah pusat adalah kesempatan besar untuk mempercepat kesejahteraan, bukan bahan untuk mempertegang hubungan.

Lebih jauh, Mulyadi menekankan pentingnya sikap arif dari para pemimpin Aceh agar rakyat tidak terseret ke dalam suasana yang membingungkan. “Pernyataan seperti ini harus segera diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi isu liar. Rakyat Aceh sudah cukup lelah dengan konflik masa lalu. Kini yang mereka butuhkan adalah ketenangan, pembangunan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

PRIDE Aceh juga mengimbau kepada seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan di ruang terbuka. “Narasi dan gaya komunikasi para pemimpin sangat menentukan arah suasana politik. Kita sudah sering melihat, salah ucap atau sikap bisa menyulut kemarahan rakyat. Karena itu, kehati-hatian dan kearifan dalam berbicara menjadi keharusan, demi menjaga ketenangan dan kepercayaan masyarakat,” pungkas Mulyadi. | RIL