NUSANTARA
Soal Eksportir Benih Lobster, Menteri Edhy Prabowo: Silahkan Diaudit
ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku siap diaudit atas keputusannya mengeluarkan izin ekspor benih lobster, termasuk audit proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor. Mengenai ada orang dekatnya yang menerima izin, Edhy mengaku tidak tahu-menahu.
“Jadi ada perusahaan yang disebut ada korelasinya dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya,” kata Edhy dalam siaran pers, Rabu (8/7/2020).
Edhy menyebut, pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster ditangani oleh tim yang terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk pihak inspektorat yang tugasnya mengawasi. Edhy memastikan tidak mencampuri apalagi mengintervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.
“Ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua dirjen, termasuk irjen. Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silakan audit, cek, KKP sangat terbuka,” tuturnya.
Edhy pun mengajak masyarakat untuk menitikberatkan pengawasan pada proses pemberian izin, bukan malah mengurusi perusahaan siapa yang mendapat izin. Ini karena perusahaan/koperasi manapun boleh mengajukan sebagai eksportir benih lobster. “Ada dua-tiga nama yang dikaitkan dengan saya dan langsung dinilai macam-macam. Tapi tolong lihat, ada puluhan perusahaan yang dapat izin.
Atau karena saya menteri, semua temen-teman saya tidak boleh berusaha? Saya pikir yang penting bukan itu, tapi fair-nya. Kesamaan pada siapa saja seleksi itu. Saya tidak memperlakukan istimewa sahabat-sahabat saja,” kata Edhy.
Edhy bilang, keputusan yang diambilnya sudah berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur. Alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.
Baca juga: Bahas TKA, Menaker Temui Luhut “Saya tidak peduli di-bully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Pemen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020. Aturan ini turut mewajibkan eksportir melakukan budidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panen ke alam.
Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor. | kompas
BSI Aceh Targetkan Dua Juta Transaksi QRIS di 2025, Dorong Digitalisasi UMKM
Dituduh Santet, Seorang Pria di Aceh Tikam Kakak Ipar Hingga Tewas
Maraknya LGBT di Banda Aceh, Musriadi: Jangan Biarkan Sejarah Nabi Luth Terulang
Pemerhati Sosial Tarmizi AG: Lima Kepala Daerah di Aceh Tunjukkan Pergerakan Positif di Awal Kepemimpinan
Elang Tiga Hambalang Tegaskan Dukungan Penuh UU TNI: “Pertahanan Negara Adalah Tanggung Jawab Bersama”
Tindak Pelaku Maksiat Wali Kota Banda Aceh Dapat Pujian, Al – Mukaram Minta Hotel Tersebut Ditutup
