POLITIK
Soal Presidential Threshold 0 Persen, PPP: Sudah Sering Ditolak MK
ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai usulan ambang batas presiden (Presidential Threshold) 0 persen sah saja disampaikan. Termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Namun gugatan terhadap UU Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (15/12).
Baidowi mengatakan MK memberikan kekuasan kepada pembentuk UU (DPR dan pemerintah) untuk mengatur mengenai ketentuan threshold. Sementara itu sejauh ini DPR belum ada rencana merevisi UU Pemilu.
“Sehingga ketentuan UU 7/2017 tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai, adanya presidential threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu. Dia mengkhawatirkan PT 0 persen justru mengganggu legitimasi seorang presiden.
“Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, usulan PT 0 persen gencar disuarakan DPD. Bahkan usulan tersebut juga disuarakan Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menyebut dengan PT 0 persen dinilai bisa mengentaskan korupsi. | ROI
Mualem Kembali ke Aceh Usai Pemeriksaan Kesehatan di Singapura, Siap Aktif Bertugas
Lumrah dalam Olahraga Gunakan Celana Pendek, Seperti Sepak Bola dan Lomba Lari
Gempa Susulan Magnitudo 3,9 Guncang Barat Daya Blangpidie, Tidak Berpotensi Tsunami
FKIJK Aceh Run 2025 Disorot, Pengurus Satria: Wagub Hanya Pembuka Acara, Bukan Penanggung Jawab Teknis
Gubernur Aceh Jalani Perawatan di Luar Negeri, Mendagri Tunjuk Wagub Dek Fadh Jalankan Tugas
Lumrah dalam Olahraga Gunakan Celana Pendek, Seperti Sepak Bola dan Lomba Lari
