Wali Nanggroe dan Wamen Agraria Bertemu. Ini Mereka Bahas

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar dan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra bertemu serta membahas lahan mantan kombatan GAM, korban konflik, dan mantan tapol napol.

Pertemuan berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe di Aceh Besar, Senin, turut dihadiri Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, dan Staf Khusus Wali Nanggroe Kamaruddin Abu Bakar.

Teungku Malik Mahmud mengatakan pihaknya memberikan beberapa masukan dalam upaya kelancaran program distribusi lahan tersebut. Diharapkan masukan itu dapat menjadi rencana aksi Kementerian Agraria merealisasikan distribusi tanah tersebut

“Kami membicarakan mengenai rancangan terkait tanah untuk mantan kombatan dan juga tapol napol. Kami memberi masukan kepada Wamen, mudah-mudahan masukan tersebut menjadi rencana bagi Kementerian Agraria dapat merealisasikannya,” kata Wali Nanggroe.

Selanjutnya, tambah Wali Nanggroe, pihak Kementerian Agraria akan bertemu dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) membicarakan lebih lanjut implementasi program tersebut.

Wamen Agraria Surya Tjandra mengatakan pertemuannya dengan Wali Nanggroe mendiskusikan terkait pemanfaatan lahan di Aceh, dan pemberian tanah untuk mantan kombatan GAM, korban konflik, dan tapol napol.   

“Itu coba kami eksplorasi, masalahnya apa, bagaimana peluangnya, dan solusi. Saat ini, Kementerian Agraria melakukan pertemuan dengan berbagai pihak berkepentingan di Aceh,” kata Surya Tjandra.

Baca Juga

Mualem Kembali ke Aceh Usai Pemeriksaan Kesehatan di Singapura, Siap Aktif Bertugas

Gempa Susulan Magnitudo 3,9 Guncang Barat Daya Blangpidie, Tidak Berpotensi Tsunami

Mualem Periksa Kesehatan di Singapura, Jubir: Mohon Doa Masyarakat

Pemko Sabang Aktifkan Kembali Aset Terbengkalai, Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang melaksanakan program reformasi agraria. Dalam konteks Aceh, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan terkait distribusi lahan bagi mantan kombatan GAM.

“Distribusi lahan bagi mantan kombatan GAM, korban konfilik serta eks tapol dan napol ini sebagaimana dimandatkan dalam nota perdamaian MoU Helsinki,” kata Dahlan Jamaluddin. 

Dahlan Jamaluddin mengharapkan ada skema lebih luas lagi dalam pembagian lahan tersebut. Skemanya bukan hanya mendistribusikan lahan, tetapi bagaimana lahan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Kami berharap progres yang signifikan terhadap program tersebut. Kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung proses ini. Bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan perdamaian, tapi juga bagaimana distribusi lahan menjadi sumber ekonomi bagi rakyat Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin. | antara